Berita

ASEAN E-Commerce Peluang Emas Kemajuan Ekonomi Umat

Written by A Khoirul Anam

JAKARTA – Anggota Fraksi PPP DPR RI, Ely Rachmat Yasin, melihat peluang emas bagi kemajuan ekonomi umat, terutama UMKM di Indonesia untuk melebarkan sayap usahanya di Kawasan ASEAN dengan adanya Perjanjian ASEAN E-Commerce.

Pernyataan ini disampaikan setelah mendengarkan paparan Menteri Perdagangan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VI DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta (Kamis, 30 Januari 2020). Saat ini Elly mengapresiasi banyaknya UMKM di Indonesia bahkan muncul juga start up yang dapat dibanggakan. Namun, di sisi lain, ikut prihatin bahwa tidak sedikit UMKM yang jalan di tempat bahkan tidak dapat bersaing di era globalisasi.

“Perjanjian ASEAN E-Commerce sebagai kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis di bidang digital dalam meraih konsumen. Sudah saatnya mencari inisiatif, membuka diri, dan go international melalui layanan online,” katanya.

Elly menambahkan, bahwa E-Commerce memiliki keunggulan dengan jangkauan global yang tiada batas, biaya operasional pelaku usaha dapat ditekan sehingga berimbas pada modal yang lebih terjangkau. Pelayanan operasional dapat dilakukan dimana saja tanpa terkendala waktu. Sehingga yang harus lebih ditekankan adalah jaminan kualitas produk yang bersaing dan promosi barang yang berkelanjutan.

Walaupun demikian, permasalahan yang dihadapi adalah perlindungan konsumen. Saat ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur tentang transaksi elektronik. Sehingga dipandang penting untuk melalukan revisi UU tersebut atau menyusun RUU Transaksi Elektronik. Memiliki tujuan supaya Pemerintah dapat lebih memperhatikan bagaimana jaminan perlindungan konsumen dapat terjaga.

ASEAN E-commerce bertujuan untuk memfasilitasi transkasi perdagangan elektronik lintas batas negara di regional ASEAN.

Ditanda-tangani oleh Menteri Perdagangan di Singapura dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-33 pada 11 November hingga 15 November 2018 silam.

Terkait perjanjian tersebut, Anggota Komisi VI F-PPP menekankan keberpihakan Pemerintah untuk kemajuan usaha. “Perjanjian tersebut merupakan wadah untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan dengan ekspansi ke negara-negara ASEAN.

Pelaku usaha tidak mendapatkan hambatan untuk barang masuk ke ASEAN seperti cukai dan tarif yang selama ini dirasakan sangat membebani sehingga produknya sulit untuk bersaing,” lanjutnya.

Di satu sisi prestasi telah ditorehkan pelaku usaha Indonesia dengan munculnya unicorn seperti seperti Lazada, Tokopedia, bukalapak, Shoppe, dan lain sebagainya. Namun sudah saatnya UMKM juga tampil dan siap bersaing dengan perdagangan regional dan internasional.

Legislator Bogor ini menyarankan kepada Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM seperti program dalam bentuk literasi digital dalam bentuk workshop atau pelatihan perdagangan elektronik, perizinan, penguatan produk, bahkan kemudahan permodalan.

Indonesia harus mempersiapkan diri menuju dilaksanakannya Komunitas Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Commonity (AEC) yang diadopsi sebagai blueprint pada tanggal 22 November 2015. Dimana terjadi pergerakan bebas untuk barang, pelayanan, investasi, pekerja yang memiliki skill, dan bebas keluar masuk modal.

Menurut penelitian yang dilakukan Google dan Temasek, Indonesia diprediksi menguasai hampir setengah dari total nilai ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025 yang mencapai USD 240 miliar atau Rp 3.499 triliun (USD 1 = 14.582). Indonesia diperkirakan mencapai USD 100 miliar (Rp 1.458 triliun). – red

About the author

A Khoirul Anam

Leave a Comment